Soal Pelayanan Publik, Pemda dan Polri Paling Banyak Dikeluhkan Masyarakat

Quote:
Budi Santoso, anggota Ombudsman RI

Quote:Pemerintah Daerah (Pemda) dan Polri menjadi dua institusi yang pelayanan publiknya paling banyak dilaporkan masyarakat kepada Ombudsman RI.

Hal itu merupakan hasil rekapitulasi laporan masyarakat ke Ombudsman RI selama tahun 2012, yang dipaparkan di kantor Ombudsman, Rabu (19/12).

Budi Santoso, anggota Ombudsman RI bidang penyelesaian laporan dan pengaduan, mengatakan Pemda menempati urutan pertama lembaga negara yang dilaporkan tidak melakukan pelayanan publik dengan baik.

"Berdasarkan laporan yang diterima Ombudsman, Pemerintah Daerah menempati urutan teratas dengan presentase laporan masyarakat sebanyak 33,5 persen atau 669 laporan," katanya.

Polri yang menduduki posisi kedua mendapatkan laporan pengaduan masyarakat sebanyak 17,59 persen atau 356 laporan.

Laporan terkait buruknya pelayanan publik di Pemerintah Daerah paling banyak terdapat di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 14,5 persen. Sementara untuk Polri, laporan banyak masuk terkait pelayanan publik di Polres, yaitu sebanyak 39,6 persen.

Menurut Budi, keluhan yang kerap dilaporkan masyarakat terkait pelayanan publik di Pemerintah Daerah adalah maladministrasi. Maladministrasi tersebut berupa penundaan pelayanan publik yang berlarut, penyimpangan prosedur, dan bahkan tidak memberikan layanan sama sekali.

Adapun di Polri, laporan yang masuk ke Ombudsman terkait banyaknya penundaan pelayanan publik yang berlarut ada 55 persen. Kemudian penyalahgunaan kewenangan dalam hubungannya dengan pelayanan publik terdapat 18 persen, dan penyalahgunaan prosedur sebanyak 7,3 persen.

Selain dua instansi tadi, Kementerian juga termasuk dalam tiga besar laporan di Ombudsman. Terdapat 262 pengaduan masyarakat terhadap kementerian yang masuk ke Ombudsman.

Tiga kementerian yang paling banyak diadukan kepada Ombudsman adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemedikbud) sebanyak 28,2 persen, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) sebanyak 20,6 persen dan Kementerian Agama (Kemenag) sebanyak 8,5 persen.

Kemendikbud mendapatkan banyak laporan terkait penyelenggaraan peneriaan siswa baru, sedang Kemenkumham pada laporan berhubungan dengan perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

"Kementerian Agama laporannya terkait tenaga honorer dan pelaksanaan haji. Kami memediasi 90 korban calon haji yang jadi korban travel nakal," katanya.

2014 Laporan

Secara keseluruhan selama 2012, Ombudsman mendapatkan laporan masyarakat sebanyak 2014. Jumlah itu lebih banyak dibandingkan laporan tahun lalu yang hanya 1867.

Ombudsman telah menindaklanjuti laporan-laporan tersebut sebanyak 96 persen. Sementara sebanyak 43 persen dari laporan yang sudah ditindaklanjuti tersebut, telah diselesaikan di tingkat klarifikasi, investigasi, mediasi, dan rekomendasi.

"Dalam dua tahun terakhir Ombudsman telah mengeluarkan 30 rekomendasi yang ditujukan kepada pejabat publik baik di tingkat pusat maupun daerah," kata Budi.

Dari 30 rekomendasi itu, ada yang sudah menjalankan namun terdapat pula instansi yang mengabaikannya.

Salah satu instansi yang menindaklanjuti rekomendasi Ombudsman adalah Walikota Depok terkait ijin pembangunan. Selain itu. Kemendikbud juga melaksanakan rekomendasi berupa mengabulkan permintaan mutasi seorang dosen di Riau ke Malang.

Adapun contoh rekomendasi Ombudsman yang tidak dilaksanakan adalah terkait dugaan pembunuhan berencanan Sarosokhi Hulu di Nias Selatan. Ombudsman merekomendasikan agar memutasi sejumlah pejabat di Kapolres Nias Selatan dan mengungkap kasus pembunuhan Sarosokhi seacra tuntas. Kepolisian berpendapat kematian Sarosokhi diakibatkan kecelakan. Namun berdasarkan temuan Ombudsman di lapangan, Saroskhi sengaja diskenariokan meninggal karena kecelakaan.

SUMBER

sudah biasa....kalo mau ngurus di pemda ga pake pelicin...yaa lama lah.....




Quote:TRIT ANE YG MASIH FRESH....

309 Desa se-Karawang Dapat Mobil Operasional

Halte dan Bus Transjakarta Tahun Depan Dirombak

Redenominasi, Sen Menjadi Satuan Rupiah Terkecil

Rahadewineta, Wasit Indonesia di Kejuaraan Dunia Taekwondo

2013, Lapan Luncurkan Roket dari Morotai

Aturan Ganjil-Genap Tidak Berlaku di Seluruh Jakarta

Menyiasati Kebijakan Ganjil Genap di Jakarta

Mobil Listrik Nasional Akan Dirilis Mei 2013

Disiapkan, TransJakarta Khusus Perempuan

[KISAH UNIK]Kisah Sinshe Spesialis Koruptor di Bareskrim

lho memangnya nyang dua itu lembaga layanan publik ya??? bukannya pungli legal??

Terus langkah yg diambil ombudsman apa? Rekomendasi kpd yg bersangkutan jg gk digubris

Quote:Original Posted By qiudee â–º
lho memangnya nyang dua itu lembaga layanan publik ya??? bukannya pungli legal??

....bener gan pungli legal....sdh gaji tiap tahun naik....masih minta tambahan ke masyarakat lagi....