[Alasan Perut] Plakat Kampung Bebas Prostitusi Bangunsari Dibongkar

SURABAYA- Plakat kampung bebas prostitusi di Dupak Bangunsari yang baru dipasang di dekat Musala Nurul Iman atau di jalan tembus Gang I ke Jl Rembang dibongkar warga sekitar. Pembongkaran diduga dilakukan warga yang tidak setuju dengan penutupan lokalisasi Dupak Bangunsari. Sebagai gantinya, kelompok yang pro dengan penutupan memindahkannya di depan Gang II atau sekitar 500 meter dari posisi semula dengan pengawalan dari beberapa aparat kepolisian.

Berdasar informasi yang dihimpun, sebagian warga yang dari awal sudah menolak penutupan, usai acara pengajian dan peresmian oleh Walikota Surabaya Tri Rismaharini, Jumat (21/12), mendatangi pengurus musala. Mereka menghendaki agar plakat tersebut dicopot. Permintaan ini pun akhirnya dipenuhi.

“Saat itu, kami menunggu pihak keamanan pergi terlebih dahulu. Karena memang tidak masuk akal, masak diadakan acara pengajian, tapi jumlah aparatnya mencapai ratusan dan terlihat sangat ketat sekali pengawasannya,” ujar salah satu mucikari yang enggan namanya disebutkan.

Ia sejak awal memang menolak penutupan lokalisasi Bangunsari. Bukan tanpa sebab, persoalan sandang pangan yang dimatikan oleh Pemkot dianggap bukan solusi yang tepat. Meskipun, diberi ganti rugi Rp 10 juta bagi yang mau beralih profesi, muncikari pemilik dua wisma ini tetap menolak.

Menurutnya, pemindahan ke Gang II dianggap lebih pas, karena di sana sudah steril dari wisma. “Jika di lokasi sebelumnya masih ada yang pro dan kontra. Sedangkan di Gang II lebih pas, meskipun masih ada panti pijat yang beroperasi,” jelasnya.

Sementara, AKP Trinarno, Kanit Bimas Polsek Krembangan membantah jika pemindahan plakat tersebut karena penolakan, menurutnya pemindahan plakat tersebut agar letaknya lebih strategis. Di tempat sebelumnya ditakutkan tersenggol oleh truk yang lewat di gang tersebut. “Jika dipasang di sini (depan Gang II, Red) kan lebih mudah dilihat dan dibaca oleh pengguna jalan serta lokasinya luas,” jelasnya, Minggu (23/12).

Sedangkan, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Pemkot Surabaya, Supomo mengatakan, dia sebenarnya menyesalkan tindakan itu, tapi karena maksudnya mungkin lebih baik dia tidak mempersoalkannya. “Sepanjang masih fungsi dan manfaat dari pemindahan plakat tersebut saya tidak mempermasalahkannya, tapi kalau sudah menyimpang dari tujuan, maka itu sangat patut kami sayangkan,” jelas dia.

Sebelumnya, rencana Pemkot Surabaya dan Pemerintah Provinsi (Pemrpov) Jawa Timur (Jatim) menutup lokalisasi Pekerja Seks Komersial (PSK) di Dupak Bangunsari Kelurahan Moro Krembangan Kecamatan Krembangan secara total pada, Jumat (21/12) malam batal. Sebagai gantinya dilaksanakan acara deklarasi daerah bebas prostitusi di sana.

Kendatipun hanya deklarasi, uang saku bagi PSK yang mau pulang dan bagi Mucikari yang mau tobat tetap diberikan. Uang saku untuk PSK sebesar Rp 3 juta per PSK, sedangkan untuk mucikarinya sebesar Rp 10 juta per orang.

Atas kondisi itu sangat patut disayangkan kalangan DPRD Surabaya. Erick Reginal Tahalele yang sebelumnya mengkritisi masalah ini bahwa penganggaran pemulangan PSK dan penutupan lokalisai prostirusi bakal tidak maksimal dan lebih ke arah mengahmbur-hamburkan uang rakyat. Pasalnya, uang rakyat yang dipakai untuk pengentasan PSK belum tentu membuahkan hasil sesuai yang diharapkan.

“Saya sudah katakan, siapa yang menjamin setelah PSK dan mucikarinya diberikan uang saku lantas mereka tidak kembali lagi. Tidak ada kan? Ini buktinya, warga telah memindahkan plakat itu ke tempat lain, padahal tempat semula sudah menjadi ketetapan Pemkot,” ungkap Erck.

Menurutnya, masalah itu yang tidak pernah terfikir oleh Pemkot Surabaya dan Pemprov Jatim. Karena, kalau uang sakunya sudah habis mereka bisa dipastikan kembali lagi menjadi PSK. Penyebabnya, mereka tidak memiliki ketrampilan dan kemampun untuk bias hidup mandari secara matang.

“Tidak mudah mengentas PSK dengan hanya sekadar memberikan uang saku dan bekal ketrampilan yang tidak memadai. Ketika, uangnya habis dan usahanya di pedesaan tetap tidak mampu menopang hidup dan keluarganya, pasti dia akan kembali ke profesi semulam,” jelas Erick.

Menurutnya, hal yang paling menyedihkan anggaran pengentasan PSK di Surabaya pada 2013 malah naik tajam. Pasa tahun 2012 ini anggaran pengentasan PSK sebesar Rp 2 miliar, sementara di 2013 anggaran meningkat menjadi Rp 6,5 miliar. pur, m18

* * *
Kalau urusan perut jadi alasan, gak bakal ada habisnya bisnis selangkangan.
Terima sajalah, selamanya bakal selalu ada malaikat dan setan. Gak mungkin hilang salah satunya. Jadi gak imbang.


Quote:
BERITA SEBELUMNYA



Rencana penutupan lokalisasi di Dupak Bangunsari secara total,
Jumat (21/12) malam batal. Sebagai gantinya dilakukan deklarasi bebas prostitusi.


Uang pesangon bagi PKS dan mucikari yang mau tobat tetap diberikan

SURABAYA - Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) menutup lokalisasi di Dupak Bangunsari Kel. Moro Krembangan Kec. Krembangan Kota Surabaya Jumat (21/12) malam secara total batal. Gantinya, dilakukan deklarasi daerah bebas prostitusi di sana.

Tapi, dalam deklarasi bebas prostitusi itu tetap ada uang pesangon bagi pekerja seks komersial (PSK) yang mau pulang dan bagi mucikari yang mau tobat seperti yang dijanjikan sebelum penutupan. Uang saku untuk masing-masing PSK sebesar Rp 3 juta, sedangkan untuk mucikarinya sebesar Rp 10 juta per orang.

Anggota DPRD Surabaya, Erick Reginald Tahalele yang sebelumnya mengkritisi terkait anggaran pemulangan PSK dan penutupan lokalisasi menyayangkannya. Pasalnya, uang rakyat yang dipakai untuk pengentasan PSK belum tentu membuahkan hasil sesuai yang diharapkan.

“Siapa yang menjamin setelah PSK dan mucikarinya diberikan uang saku lantas mereka tidak kembali lagi? Tidak ada kan. Inilah yang tidak pernah terpikir oleh Pemkot Surabaya dan Pemprov Jatim. Karena, kalau uang sakunya sudah habis mereka bisa dipastikan kembali lagi menjadi PSK,” jelas Erick, Sabtu (22/12).

Menurutnya, hal yang paling menyedihkan anggaran pengentasan PSK di Surabaya pada 2013 malah naik tajam. Pada tahun 2012 ini anggaran pengentasan PSK sebesar Rp 2 miliar, sementara di 2013 anggaran meningkat menjadi Rp 6,5 miliar, lebih dari tiga kali lipat.

“Terkait dengan ini semua dewan hanya bisa berkomentar, tapi semuanya tergantung pemerintah. Sadar atau tidak pemerintah. Apalagi, anggaran pengentasan PSK hampir sama dengan anggaran pengentasan kemiskinan yang besarnya sekitar Rp 7,5 miliar,” jelas politisi partai Golkar tersebut.

Sementara, Camat Krembangan Sumarno mengatakan penutupan total lokalisasi ini memang tidak mudah seperti membalikkan telapak tangan. Sejalan dengan itu penutupan tidak dilakukan sekaligus dengan menutup semua wisma dan memulangkan PSK yang ada. Namun dilakukan secara bertahap meski membutuhkan waktu yang akan lama.

“Meski tidak jadi ditutup total, namun warga sudah memiliki semangat agar daerahnya menjadi kawasan bebas dari prostitusi. Maka masyarakat menggelar acara deklarasi daerah bebas prostitusi yang dilaksanakan Jumat malam,” bebernya.

Soal kapan kawasan Dupak Bangunsari ini benar-benar bisa bebas, Sumarno mengatakan tentu warga berharap bisa secepatnya. “Semuanya butuh proses dan kami berharap kawasan Dupak Bangunsari bisa secepatnya menjadi kawasan bebas prostitusi karena sudah banyak PSK dan wisma yang tutup,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Bagian (Kabag) Humas Kota Surabaya, Nanis Chairani membenarkan jika acara di Dupak Bangunsari pada Jumat malam bukan penutupan lokalisasi secara total. Namun acara tersebut berupa pengajian yang melibatkan masyarakat, PSK dan mucikari yang insyaf.

Dalam acara tersebut, Walikota Tri Rismaharini hadir. Sedangkan dari Pemprov adalah Kepala Biro Kesra Setdaprov Jatim Bawon Adiyithoni, serta muspika setempat. “Yang kami tahu hanya itu acaranya. Sebab, yang punya gawe adalah Dinas Sosial Surabaya,” jelasnya. Dalam acara yang dilakukan di depan Musala Nurul Iman Jl Rembang, selain acara deklarasi, juga dilakukan pengajian bersama.

Sementara lokalisasi Dupak Bangunsari merupakan lokalisasi yang berada di Surabaya Utara. Jumlah PSK dan mucikari maupun wisma sebenarnya terus mengalami penurunan. Saat ini jumlah PSK yang masih bertahan ada 163 orang, mereka tinggal di 61 wisma milik 50 mucikari.pur

* * *
Kesalahan penyebutan PSK menjadi PKS bukan ulah iseng TS, tapi asli dari sumber beritanya Surabaya Post, cek aja ke sumbernya langsung.
Komeng ane:
Para pelanggan Bangunsari masih bisa bernafas lega sepertinya...